Sistem Ekonomi Kapitalis

SISTEM EKONOMI KAPITALIS

 

1. SEJARAH

EKONOMI KAPITALISME

 

Secara historis perkembangan kapitalisme merupakan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan ini juga menimbulkan dampak dalam bidang yang lain. Dalam bidang keagamaan gerakan ini menimbulkan reformasi. Dalam hal penalaran melahirkan ilmu pengetahuan alam. Dalam hubungan masyarakat memunculkan ilmu-ilmu sosial. Dalam bidang ekonomi melahirkan sistem kapitalisme. Oleh karena itu peradaban kapitalis sah (legitimate) adanya. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedar tipe tertentu dalam perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris pada abad 18 masehi dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara (Ebenstein & Fogelman, 1994: 148).

Perjalan sejarah kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari bumi Eropa, tempat lahir dan berkembangnya kapitalisme. Tahun 1648 (tahun tercapainya perjanjian Westphalia) dipandang sebagai tahun lahirnya sistem negara modern. Perjanjian itu mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun (antara Katholik dan Protestan di Eropa) dan menetapkan sistem negara merdeka yang didasarkan pada konsep kedaulatan dan menolak ketundukan pada otoritas politik Paus dan Gereja Katholik Roma (Papp, 1988: 17). Inilah awal munculnya sekularisme. Sejak itu aturan main kehidupan dilepaskan dari gereja (yang merupakan wakil Tuhan), dengan anggapan bahwa negara itu sendiri yang paling tahu kebutuhan dan kepentingan warganya sehingga negaralah yang layak membuat aturan untuk kehidupannya, sementara Tuhan (agama) diakui keberadaannya tetapi dibatasi hanya di gereja (hubungan manusia dengan Tuhannya).

Prinsip dasar sekular tersebut adalah menempatkan manusia (negara/kerajaan) sebagai pembuat peraturan atau hukum. Permasalahan berikutnya adalah siapa atau apa yang berwenang membuat aturan yang menjamin terciptanya kehidupan yang damai, tentram dan stabil. Kenyataannya, Eropa sampai abad ke-19 merupakan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh kaisar, raja dan para bangsawan (aristokrat). Sampai masa itu, peran politik rakyat sangatlah minim bahkan tidak ada. Rakyat secara pasif patuh pada raja dan undang-undang yang dibuat oleh raja, tanpa melibatkan diri dalam proses politik (pembuatan keputusan). Dan ternyata raja selalu tidak bisa memenuhi kepentingan dan kebutuhan warganya secara adil dan menyeluruh.

Selanjutnya terdapat tiga perkembangan penting yang mempengaruhi perubahan situasi di Eropa, yaitu: revolusi industri (1760 – 1860), revolusi Perancis (1775 – 1799) dan tingkat melek huruf (literasi) (abad ke-19). Ketiga peristiwa tersebut telah mendorong munculnya keterlibatan rakyat (di luar raja dan kaum bangsawan) di dalam politik (pengaturan urusan rakyat) (Robert & Lovecy, 1984: 7) .
Revolusi industri telah memunculkan kelas menengah yang mempunyai kekuatan ekonomi, sehingga dengan kekuatannya tersebut mereka menuntut derajat kekuatan politik yang berimbang. Revolusi Perancis telah mendorong tuntutan akan nasionalisme (ide bahwa rakyat bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah oleh yang lain), libelarisme (ide bahwa otoritas politik harus disahkan lebih dahulu secara konsensus dan  tidak secara turun temurun, serta dibatasi oleh hukum dan konstitusi) dan equalitas (ide bahwa partisipasi politik tidak hanya di tingkat elit aristokrat saja, tetapi terbuka untuk semua penduduk). Sedangkan meningkatnya derajat melek huruf di kalangan rakyat telah menyebabkan mereka dapat membaca peristiwa-peristiwa dan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Eropa dan sekaligus mempengaruhi mereka.

Kemajuan sosial (social progress), yang berupa sejumlah perbaikan kondisi ekonomi, intelektualitas, sosial budaya dan politik yang terjadi di Eropa Barat antara abad ke-18 sampai abad ke-19, dapat dilihat sebagai penyebab berkembangnya demokrasi, di mana demokrasi membatasi kesewenangan  dan mendorong manusia menjadi lebih sempurna dan adil dalam mengatur kehidupannya (Palma, 1990: 17) . Dari sini kita bisa menyebut bahwa pada abad ke-19 telah terjadi transisi politik di Eropa Barat dari bentuk otokrasi dinasti tradisional menjadi demokrasi liberal modern

Meskipun demikian, ada kesamaan dalam dua kondisi tersebut, yaitu sekularime. Konsekuensi dari Tuhan (agama) tidak boleh campur tangan dalam pengaturan urusan kehidupan manusia adalah pembuatan aturan main (keputusan/hukum) oleh manusia. Ketika keputusan/hukum dibuat oleh seseorang secara otoriter, dan terbukti tidak mampu menangkap kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, maka dituntutlah keikutsertaan rakyat seluruh rakyat dalam membuat keputusan. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan aturan main yang lebih bisa memenuhi keinginan dan kepentingan rakyat banyak.

Sedangkan mengenai penamaan ideologi ini dengan nama Kapitalisme, An-Nabhani dalam kitabnya Nidzom Al-Islam (1953) memberikan pendapat dan uraian sebagai berikut: bahwa munculnya kapitalisme berawal pada kaisar dan raja-raja di Eropa dan Rusia yang menjadikan agama sebagai alat pemeras, penganiaya dan penghisap darah rakyat. Para pemuka agama pada waktu itu dijadikan sebagai perisai untuk memenuhi keinginan mereka. Dari kondisi seperti itu, maka berikutnya menimbulkan pergolakan yang sengit, yang kemudian membawa kebangkitan bagi para filosof dan cendikiawan. Sebagian dari mereka mengingkari adanya agama secara mutlak, sedangkan sebagian yang lain mengakui adanya agama tetapi menyerukan agar dipisahkan dari kehidupan dunia. Sampai akhirnya pendapat mayoritas dari kalangan filosof dan cendekiawan itu lebih cenderung memilih ide yang memisahkan agama dari kehidupan, yang kemudian menghasilkan usaha pemisahan antara agama dengan negara. Disepakati pula pendapat untuk tidak mempermasalahkan agama, dilihat dari segi apakah diakuai atau ditolak, sebab yang menjadi masalah adalah agama itu harus dipisahkan dari kehidupan (An-Nabhani, 1953: 25).

Ide pemisahan agama dari negara tersebut dianggap sebagi jalan kompromi antara pemuka agama yang menghendaki segala sesuatunya harus tunduk kepada mereka (yang mengatasnamakan agama) dengan para filosof dan cendekiawan yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Dengan demikian ide sekularisme ini sama sekali tidak mengingkari adanya agama, akan tetapi juga tidak menjadikannya berperan dalam kehidupan. Yang mereka lakukan tidak lain adalah memisahkannya dari kehidupan (An-Nabhani, 1953: 25).

Atas landasan pandangan hidup seperti di atas, mereka berpendapat bahwa manusia sendirilah yang berhak untuk membuat peraturan hidupnya. Mereka juga mengharuskan pula untuk mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan beragama, kebebasan berpendapat (berbicara), kebebasan individu (pribadi) dan kebebasan kepemilikan (hak milik). Dari kebebasan hak kepemilikan itulah dihasilkan sistem ekonomi kapitalis, yang merupakan hal yang paling menonjol pada ideologi ini. Oleh karena itu ideologi ini dinamakan kapitalisme, sebuah nama yang diambil dari aspek yang paling menonjol dalam ideologi ini (An-Nabhani, 1953: 24).

Demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, sebenarnya juga berasal dari ideologi ini, akan tetapi masih dianggap kurang menonjol dibanding dengan sistem ekonominya. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis di Barat ternyata sangat mempengaruhi elite kekuasaan sehingga mereka tunduk kepada para kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Bahkan hampir-hampir dapat dikatakan bahwa para Kapitalislah yang menjadi penguasa sebenarnya di negara-negara yang menganut ideologi ini. Di samping itu demokrasi bukanlah menjadi ciri khas dari ideologi ini, sebab sosialispun ternyata juga menyuarakan dan menyatakan bahwa kekuasan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu lebih tepat jika ideologi ini dinamakan ideologi Kapitalisme (An-Nabhani, 1953: 24-25).

Oleh karena itu kapitalisme saat ini sudah tidak bisa disebut  sebagai hanya  sebuah  “isme” biasa atau sebuah  pemikiran  filsafat belaka,  bahkan  tidak  bisa juga  hanya  dikatakan  sebagai sebuah  teori ekonomi . Akan tetapi kapitalisme  telah menjadi sebuah ideologi dunia yang mencengkeram dan mengatur semua  sendi-sendi kehidupan manusia secara  menyeluruh  dan sistemik. Lester C. Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism (1996) menggambarkan tentang perjalanan kapitalisme sebagai berikut:

Since the onset of the industrial revolution, when success came to be defined as rising material standards of living, no economic system other than capitalism has been made to work anywhere. No one knows how to run successful economies on any other principles. The market, and the market alone, rules. No one doubts it. Capitalism alone taps into modern beliefs about individuality and exploits what some would consider the baser human motives, greed and self-interest, to produce rising standards of living. When it comes to catering to the wants and desires of every individual, no matter how trivial those wants seem to others, no system does it even half so well. Capitalism’s nineteenth and twentieth-century competitors – fascism, sosialism and comunism – are all gone (Thurow, 1996: 1).

Adapun mengenai kelahiran ekonomi  kapitalis itu sendiri, hal ini tidak bisa dipisahkan dengan Adam Smith, seorang pemikir terkemuka di abad 18 yang telah membidani kelahiran ilmu ekonomi lewat karyanya yang monumental “Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of the Nations” pada tahun 1776 (Saefuddin, 1992: xvi).

Smith, dengan sistem pasarnya memunculkan pengetahuan tingkah laku ekonomi yang belum pernah ditemui sebelumnya yang kemudian menjadi bahan analisa bagi terbentuknya sebuah tubuh ilmu yang makin utuh. Pandangan, pemikiran, analisa dan teori-teorinya yang tertuang secara detail dalam bukunya tersebut mendasari lahirnya sebuah sistem ekonomi yang sampai sekarang berlaku, yakni sistem ekonomi kapitalis. Buku  Smith sesungguhnya merupakan gambaran, kupasan dan sekaligus ramalan tentang kehidupan ekonomi pada zamannya. Dengan ketajaman dan kekuatan nalar, kekayaan gagasan serta keyakinan seorang filsuf pada jamannya, Smith melihat di balik gejala yang menjadi pusat perhatiannya, sesuatu yang kemudian disebutnya sebagai hukum-hukum sistem pasar. Dasar analisanya semata-mata obyektif yang mendasari tindakan ekonomi seseorang sebagaimana yang ia tulis dalam bukunya (Saefuddin, 1992: xvi): “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest”.

Meskipun telah begitu banyak mengalami perubahan, ternyata teori Smith-lah yang sampai kini mendasari perkembangan ilmu ekonomi liberal yang melahirkan sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme yang telah mulai  berjangkit sejak revolusi industri dan makin berkembang dengan penemuan Smith, pada suatu masa dalam sejarahnya telah melahirkan “anak haram”nya yang kemudian memberontak. Meskipun benih nilai-nilai filsafatnya berasal dari masa pemunculan sejaman, “anak haram” yang memberontak dalam wujud komunisme itu baru muncul setelah kapitalisme merajalela di mana-mana menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat buruh yang diperas dan dihisap. Karl Marx, bidan yang di”nabi”kan oleh pengikutnya pada masa selanjutnya, menulis tentang kapitalisme, mengupas kemudian meramalkan keruntuhan sistem tersebut dalam bukunya “Das Kapital”. Kapitalisme memang tidak segera mati seperti yang diramalkan oleh Marx, tetapi pemikiran Marx sendiri tentang komunisme memunculkan kekuatan baru yang tidak kalah besarnya. Dewasa ini pertarungan masih dengan sengit terjadi antara kedua paham tersebut dalam skala dan gelanggang yang tidak tanggung-tanggung luasnya: mondial (Saefuddin, 1995: xvii).

Ajaran  Smith dan Marx, sesungguhnya tidak lagi diikuti secara murni. Tetapi dalam berbagai ranting dan cabang pemikiran yang diturunkan daripadanya masih dapat ditemui dasar-dasar ajaran kedua tokoh tersebut. Ekonomi yang kini berlaku dan terus mengalami perkembangan di sebagian besar negara di dunia bersumber dari kedua ajaran tersebut, yakni kapitalisme dan sosialisme (Saefuddin, 1995: xvii).
Rais, dalam bukunya “Cakrawala Islam” (1996), secara lebih spesifik menjelaskan hubungan  antara ekonomi kapitalis dengan kapitalisme sebagai sebuah ideologi yang juga biasa dikenal dengan nama libelarisme. Ekonomi kapitalisme pada hakekatnya hanyalah suatu “byproduct” dari filsafat politik libelarisme yang berkembang di zaman pencerahan (Enlightenment) pada abad 18. Semangat libelarisme itu mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia sama sekali tidak jahat dan sejarah ummat manusia dapat disimpulkan sebagai sejarah kemajuan (progress) yang menuju pada suatu tatanan rasional dalam kehidupan, sehingga tuntutan spiritual dari lembaga agamapun tidak diperlukan lagi (Rais, 1996: 91).

Ekses semangat liberalisme di Perancis pada zaman Pencerahan itu nampak pada semboyan ecrasez l ‘infame yang berarti “lenyapkan hal yang memalukan itu”. Dalam hal ini gereja katolik dan berbagai “supertisi yang diorganisasikan oleh gereja” dianggap sebagai hal yang memalukan. Filsafat politik liberalisme dengan didorong oleh rasionalisme, -yang mengatakan bahwa rasio manusia dapat menerangkan segala hal di dunia ini secara komprehensip-, kemudian melahirkan kapitalisme. Sesuai dengan prinsip “laissez faire, laissez passer”, mekanisme pasar yang terdiri dari “supply dan demand” akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya. Tangan yang tidak kelihatan (the invisible hands) dalam mekanisme pasar itu akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat (Rais, 1996: 91).

Akan tetapi, ternyata kapitalisme justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian. Ia menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak, di samping menyebabkan munculnya keserakahan kaum kapitalisme dan individualisme yang menyebabkan alienasi. Sebagai anti thesis terhadap kapitalisme, muncul marxisme pada abad 19 yang dipandang dapat melahirkan sosialisme ilmiah. Berbagai bentuk sosialisme di Eropa sebelum kehadiran marxisme dianggap sebagai sosialime utopia. USSR merupakan negara sosialisme marxis pertama, otomatis negara sosialis ilmiah, yang berhasil didirikan dan kemudian diikuti oleh RRC maupun negara Eropa Timur (Rais, 1995: 92).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis sebenarnya merupakan bagian dari kerangka ideologi liberalis atau juga biasa disebut ideologi kapitalis.

 

2. Perkembangan Kapitalisme-Liberalisme

 

2.1. Kapitalisme klasik

 

Kapitalisme dalam sejarahnya adalah sebagai satu bagian dari gerakan individualisme rasionalis (akar dari liberalisme). Di ranah keagamaan gerakan ini telah melahirkan reformasi, salah satunya Reformasi Gereja oleh Marthin Luther pada tahun 1517 yang mempelopori terbentuknya gereja Protestan sebagai perlawanan atas dominasi Paus di Roma. Sedangkan di bidang pendidikan telah memicu timbulnya Renaissance, yang membawa Eropa ke abad pencerahan. Di bidang politik juga telah menampilkan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, dan terutama di bidang ekonomi telah memunculkan system ekonomi kapitalis. Karena itulah maka konsep peradaban kapitalis menjadi legal, sebab di dalam konsep kapitalisme tidak hanya terdapat system ekonomi saja melainkan juga suatu cara pandangan hidup.

Dimana system ini mula-mula pertama kali berkembang subur di Inggris pada abad ke-18, lalu menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara. Dalam system kapitalis hak-hak milik atas alat-alat produksi (tanah, pabrik, mesin dan sumber daya alam), ada di tangan orang perseorangan, bukan di tangan Negara. Tetapi untuk sektor-sektor lainnya tetap menjadi hak monopoli pemerintah.

Disini kapitalisme terdiri dari dua (2) tujuan pokok. Pertama, kepemilikan atas harta produktif berarti kekuasaan terhadap kehidupan orang lain. Dengan kata lain system ini lebih menyukai kekuasaan ekonomi yang di bagi-bagi atas beberapa pemilik harta atau lebih., sehingga bagi penganut ideology ini jika seluruh harta produktif menjadi milik Negara dan segala kekuasaan ekonomi bergabung dengan kekuasaan politik, maka harapan kemerdekaan ekonomi perseorangan akan kabur. Kedua, adanya pola pikir kapitalis yang menganggap bahwa kemajuan di bidang teknologi akan lebih mudah tercapai jika setiap orang mengurus sendiri urusannya dan memiliki dorongan pribadi untuk hal tersebut. Dalam perkembangannya cara berpikir ini menjadi prinsip kedua dalam sistem kapitalis yaitu, ekonomi pasar.

Kebalikan dari ekonomi tradisional, dalam ekonomi pasar kapitalis lebih ditekankan kepada spesialisasi pekerjaan. Setiap orang hanya menghasilkan bagian terkecil dari segala keperluannya dengan ketrampilan yang dimilikinya. Dan segala produksi dan jasa itupun untuk kepentingan pasar, yang harganya ditentukan oleh keinginan penguasa politik. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal itu adalah supply and demand (pasokan dan permintaan), apabila harga-harga naik pasar akan memberikan sinyal menguntungkan bagi produk-produk tertentu. Sebaliknya bila harga-harga menurun maka secara implisit pasar seakan memberikan sinyal agar setiap orang mencari peruntungan di tempat lain. Fleksibilitas pasar inilah yang tidak dapat dikendalikan oleh ekonomi totaliter (fasis/komunis), karena peran negara dalam perencanaan perekonomian terbentur oleh “luasnya pengawasan” yang dilakukannya. Karena tak seorangpun dapat menduga perkembangan yang terjadi dalam pasar yang begitu luas dimana setiap hari bermunculan puluhan juta keputusan ekonomi dan meliputi berjuta-juta orang. Oleh sebab itulah sistem ekonomi pasar kapitalis sangat memperhatikan keputusannya, bahkan terhadap daerah yang terpencil sekalipun. Sehingga luasnya jangkauan wilayah dan pengawasan bisa teratasi. Dan sebagai akibatnya ahli-ahli ekonomi sosialispun mengakui double impact dari ekonomi pasar. W. Arthur Lewis, ekonom Inggris (juga seorang sosialis) dalam tesisnya “The principles of economic planning ” (1949) mengungkapkan bahwa yang menjadi persoalannya bukanlah pada perencanan atau tiadanya perencanaan, tetapi diantara perencanaan dengan bimbingan (fasisme dan komunisme) dan perencanaan dengan anjuran (kapitalisme-liberalisme, dalam ekonomi pasar kapitalis). Hal yang pertama telah banyak dibuktikan dengan banyak kegagalan di Uni Sovyet dan China di tahun 50-an dan 60-an.

Meskipun demikian sistem ini juga memiliki celah, karena inti dari sistem ini adalah persaingan. Dalam persaingan ada dua pilihan, (a) monopoli perseorangan , atau (b) Negara yang serba kuasa. Dimana keduanya sama-sama beresiko karena membuat para pelaku ekonomi-pekerja, pengusaha dan penanam modal-harus lebih waspada karena sewaktu-waktu apapun bisa terjadi tanpa bisa di tebak, hanya bedanya antara monopoli oleh perseorangan atau perusahaan-perusahaan besar dengan monopoli oleh negara. Yang sering dilupakan dalam pengerukan keuntungan sebesar-besarnya dari sistem ekonomi pasar kapitalis adalah bahwa hal sebaliknya bisa saja terjadi. Semakin besar keuntungan yang di dapat secara otomatis membawa risiko yang tinggi, sebagai gambaran banyaknya perusahaan-perusahaan besar maupun perseorangan AS yang bangkrut dan gulung tikar akibat efek negatif dari sistem ekonomi kapitalis ini. Sebaliknya bagi mereka yang ingin “bermain aman” lebih memilih menanamkan modalnya pada obligasi-oblogasi dengan hasil yang terjamin dan lebih rendah tentunya.
2.2. Kapitalisme Modern (Kapitalisme Demokrat)

 

Teori kapitalisme klasik paling mendekati kenyataan yang sesungguhnya sesuai dengan periodenya, adalah pada pertengahan abad ke-18 hingga kira-kira akhir abad ke-19. Dalam perkembangan selanjutnya di abad ke-20 banyak ketegangan yang dihadapi oleh kapitalisme, diantaranya perkembangan teknologi dalam industrinya sendiri dan di luar itu adalah banyaknya peperangan. Karena itu mau tidak mau sistem kapitalis harus melakukan perubahan yang signifikan.

Pemisahan yang jelas antara hak milik, pimpinan dan pengawasan keuangan yang baru mungkin dilakukan setelah terbentuknya perusahaan sebagai badan hukum. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini setiap pemegang saham memiliki hak meskipun hanya sebatas besaran saham yang dimilikinya. Yang mana hal ini belum terwujud atau bahkan tidak ada pada masa pra-kapitalis, ketika itu semua anggota secata pribadi memiliki hak secara penuh terhadap jalannya perusahaan.

Tetapi di kemudian hari banyak yang mengkritik pengambilan keputusan berdasarkan kepemilikan saham ini, karena dalam sebuah badan hukum yang modern jarak begitu jauh antara badan hokum itu sendiri dengan para pemegang saham. Misalnya, dalam rapat awal tahunan saja para pemegang saham yang diikutkan rapat selalu kurang dari 1%nya. Karena biasanya saham mayoritas dikuasai oleh satu atau dua orang saja, sehingga “hitam-putihnya” perusahaan ada di tangan mereka.

Tetapi dalam perkembangannya muncullah asosiasi-asosiasi buruh / karyawan perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan yan dikeluarkan perusahaan. Bahkan di beberapa Negara seperti Ingggris kaum buruh berhasil membentuk parpol pada tahun 1900 dan secara bertahap berhasil mengambil alih posisi partai Liberal kemudianmenjadi salah satu dari dua partai besar di Inggris, dan dalam satu dasawarsa lebih (1996-sekarang) partai Buruhlah yang menguasai parlemen sehingga otomatis memegang kendali pemerintahan (dua PM terakhir; Tony Blair dan Gordon Brown berasal dari partai buruh).

Sedangkan di AS sendiri perkembangan ekonominya mengalami perubahan signifikan pasca “resesi ekonomi” 1929, program New Deal dari presiden FD. Roosevelt telah memberikan udara segar bagi para buruh / karyawan perusahaan. Diantaranya adalah kebijakan menaikkan gaji dan tunjangan buruh selama masa krisis ekonomi untuk menyiasati naiknya harga-harga barang, yang nampaknya kebijakan ini juga ditiru Indonesia selama era presiden SBY.

Dan pada dasarnya di saat sekarang ini tidak ada yang dapat disebut sebagai kapitalis murni di antara negara-negara Barat, bahkan di kebanyakan negara-negara penganut sosialispun tidak ada yang secara murni menrapkan ideologinya. Contohnya saja kita lihat pada saat krisis ekonomi internasional beberapa waktu lalu Negara kapitalis seperti AS sampai-sampai melakukan Bail Out (campur tangan) terhadap perekonomian, yang dimonopoli swasta padahal tindakan seperti itu biasanya ebih sering dilakukan oleh negara-negara sosialis. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa sistem dan ideologi kapitalisme telah bertransformasi sedemikian rupa demi mempertahankan eksistensinya.

 

3. kelemahan system ekonomi kapitalis

 

3.1 Ekonomi Kapitalisme: Biang Krisis

 

Krisis ekonomi dunia saat ini bukanlah yang pertama maupun yang terakhir. Boleh dikatakan, sejarah ekonomi Kapitalisme adalah sejarah krisis. Roy Davies dan Glyn Davies (1996), dalam buku The History of Money From Ancient time to Present Day, menguraikan sejarah kronologi krisis ekonomi dunia secara menyeluruh. Menurut keduanya, sepanjang Abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara. Ini berarti, rata-rata setiap 5 tahun terjadi krisis keuangan hebat yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia.

Krisis ekonomi sudah terjadi sejak tahun 1907; disusul dengan krisis ekonomi tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, dan 1998 – 2001 bahkan sampai saat ini. Di Asia Tenggara sendiri—khususnya Thailand, Malaysia dan Indonesia—krisis pernah terjadi pada tahun 1997-2002 hingga saat ini.

Sistem kapitalis sebagai pengganti sistem komunis memberikan dampak yang sangat buruk bagi perkembangan perekonomian dunia. Kapitalis berasal dari kata capital, secara sederhana dapat diartikan sebagai ‘modal’. Didalam sistem kapitalis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemilik modal, dimana dalam perekonomian modern pemilik modal dalam suatu perusahaan merupakan para pemegang saham.

Pemegang saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebuah perusahaan akan melimpahkan kekuasaan tersebut kepada top manajemen yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak jarang dalam suatu perusahaan pemegang saham terbesar atau mayoritas dapat merangkap sebagai top manajemen.

Hal ini secara tidak lansung akan meyebabkan top manajemen bekerja untuk kepentingan pemegang saham dan bukan untuk kepentingan karyawan atau buruh yang juga merupakan bagian dari perusahaan, karena mereka diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS. Situasi ini akan mendorong top manajemen menjadikan karyawan atau buruh sebagai ‘sapi perahan’ dalam mencapai tujuannya, yang mana ini merupakan inti dari ilmu manajemen.

 

3.2 Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Perusahaan Modern

 

Apa kepentingan pemegang saham? Jawabanya tentu saja keuntungan yang terus meningkat yang akan diikuti oleh meningkatnya harga saham dan dividen. Didalam sistem yang berlaku sekarang peningkatan keuntungan perusahaan hanya dapat dinikmati oleh para pemegang saham dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan atau buruh. Banyak perusahaan yang memperoleh keuntungan dan terus meningkat setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Apakah peningkatan keuntungan ini akan diikuti oleh peningkatan atau kenaikan gaji karyawan atau buruh? Tentu saja jawabanya tidak. Apalagi di Indonesia, dimana kebanyakan karyawan dan buruh bukan merupakan pegawai tetap dan hanya dikontrak enam bulan atau setahun. Apakah mereka akan merasakan manfaat dari peningkatan keuntungan perusahaan? Sekali lagi tentu saja tidak.

Sistem kapitalis jika diibaratkan seperti tubuh manusia, dimana rasa sakit yang diderita oleh satu jari tangan maka akan meyebabkan rasa sakit secara lahir dan batin diseluruh tubu. Bandingkan jika jari tersebut disematkan cincing berlian, apakah bagian tubuh yang lain akan merasakan efeknya secara langsung? Apakah mata yang setiap saat menjaga jari agar tidak luka, terbakar dan sebagainya akan merasakan efeknya? Apakah hidung yang setiap saat memelihara jari melalui indra penciuman akan merasakan efeknya? Apakah mulut yang merupakan alat untuk memasukan sumber energi bagi jari akan merasakan efeknya? Demikian juga dengan bagian tubuh lainnya.

Sistem kapitalis merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi secara global. Dimana kejadian krisis disuatu perusahaan atau negara lainnya yang mempunyai keterkaitan secara lansung maupun tidak lansung dengan perusahaan atau negara kita, mau tidak mau sebagai bagian dari sistem kapitalis akan merasakan efek domino yang sangat berarti. Disatu sisi keuntungan yang mereka peroleh tidak akan memberikan dampak yang berarti, dengan kata lain efek kerugian yang diterima suatu masyarakat dengan sistem kapitalis tidak sebanding dengan efek keuntungan yang akan diterima.

Ilustrasi diatas menggambarkan bagaimana tidak adilnya sistem kapitalis memperlakukan pemegang saham dan karyawan atau buruh yang merupakan bagian dari suatu perusahaan. Keuntungan hanya dirasakan oleh pemegang saham, sedangkan kerugian akan dirasakan oleh semua bagian dari perusahaan, tidak terkecuali karyawan atau buruh. Lalu bagaimanakah sistem yang adil? Menurut penulis, sistem yang adil adalah menjadikan karyawan atau buruh sebagai pemegang saham tunggal. Secara perlahan sistem ini akan menjadikan satu perusahaan akan dimiliki dan oleh karyawan. Dalam hal ini masyarakat diluar bagian internal perusahaan dilarang memiliki saham perusahaan, hal ini secara tidak lansung akan mengurangi ketergantungan suatu perusahaan secara global karena jalur penghubung antara perusahaan dengan dunia luar secara global melalui kepemilikan saham sudah terputus.

3.3 Kelemahan Sebagai Sistem Dalam Lembaga Keuangan Perbankan

Kelemahan mendasar berikutnya dari sistem kapitalis adalah sistem bunga. Sistem kapitalis memposisikan uang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai berdasarkan waktu, jadi uang akan mempunyai nilai yang berbeda karena perbedaan waktu. Keadaan ini akan memaksa lembaga keuangan khususnya perbankan memberikan pertolongan finansial dengan mengharapkan imbalan bunga, sehingga bunga dapat didefinisikan sebagai ‘tiada pertolongan tanpa imbalan’. Hal ini bertolak belakang sekali dengan prinsip seorang muslim, karena Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, dimana pertolongan diberikan dengan ikhlas dan biarlah Allah SWT yang membalas dengan cara-Nya.

Disadari atau tidak bunga merupakan salah satu faktor utama penyebab krisis moneter tahun 1997 dan krisis keuangan global saat ini. Semua instansi keuangan, baik bank maupun non bank menarik dana dari masyarakat dengan iming-iming bunga dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan memperoleh imbalan berupa bunga. Keserakahan akan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada pihak manapun secara besar-besaran, akibanya terjadi kredit macet yang berdampak besar terhadap lembaga itu sendiri. Di Indonesia ini terjadi sebelum krisis dan memacu terjadinya krisis moneter, sedangkan di Amerika Serikat ini memacu terjadinya krisis kredit perumahan yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan global. Disatu sisi jika pemerintah atau bank sentral melakukan regulasi ketat akan berdampak buruk juga bagi perekonomian karena akan terjadi fenomena yang disebut credit crunch. Dimana lembaga keuangan enggan menyalurkan kredit karena regulasi ketat sehingga roda perekonomian tidak berjalan, khususnya sektor riil yang menyerap banyak tenaga kerja.

Bayangkan, suatu sistem yang memberikan alternatif ‘maju kena mundur kena’ inilah yang berlaku sekarang. Betapa bodohnya kita, menciptakan suatu sistem yang sedemikian rupa tanpa ada pemecahan untuk mengatasinya. Lalu apa solusinya? Solusinya tidak akan mudah, karena bukan pekerjaan mudah untuk merubah suatu sistem yang sudah berlaku berabad-abad lamanya. Secara perlahan dan pasti, sistem bunga dapat dihilangkan, langkah pertama pisahkan antara kredit konsumsi dan kredit produktif. Sebagai ganti bunga untuk kredit konsumsi dapat ditarik ‘sumbangan’ yang merupakan keikhlasan dari nasabah tanpa paksaan. Hal ini dapat terjadi jika dikomunikasikan dengan baik. Persoalnya, lembaga keuangan bukanlah yayasan yang hidup dari sumbangan dan ada cost of money, apakah cost of money dapat di-cover oleh ‘sumbangan’? Tentu saja bisa! Komunikasi dua arah yang baik akan menjadikan kreditur dan debitur sebagai rekan kerja dan saling menguntungkan. Pengganti bunga dari kredit produktif tentu saja bagi hasil, seperti konsep perekonomian syariah.

3.4 Kelemahan Dalam Sistem Nilai Tukar

Sitem kapitalis sebagai suatu sistem yang mayoritas diterapkan dibanyak negara, termasuk Indonesia, menempatkan uang sebagai sesuatu nilai yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, kekuatan daya beli masyarakat, dan sebagainya. Perbedaan ini akan mendorong para spekulan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli terhadap nasib orang banyak.

Pada umumnya terdapat dua sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Sistem nilai tukar tetap mengharuskan pemerintah memelihara cadangan devisa agar nilai tukar tetap stabil dan berada pada posisi yang diharapkan, sedangkan sistem nilai tukar mengambang, kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas) akan menentukan nilai suatu mata uang terhadaap mata uang lainnya.

Kedua sistem tersebut masih diterapkan dibeberapa negara. Sebenarnya Indonesia pada masa orde baru menggunakan sistem nilai tukar tetap, walaupun secara teori sistem yang digunakan adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali, karena pemerintah menentukan batas atas dan batas bawah nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya dan pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mendorong nilai tukar rupiah keposisi yang diharapkan. Pasca krisis moneter, karena pemerintah melaui Bank Indonesia sudah tidak mampu melawan serangan para spekulan dan menjaga agar nilai tukar rupiah tetap stabil, mendorong Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Kedua sistem tersebut memiliki kelemahan, karena nilai tukar suatu mata uang dapat digunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan secara ekonomi maupun non ekonomi, karena kedua sistem tersebut sangat rentan terhadap faktor-faktor diluar ekonomi yang tidak dapat dikendalikan oleh para pelaku ekonomi.

Sebagai contoh, suatu negara x menggunakan sistem nilai tukar tetap, pihak yang ingin meruntuhkan pemerintahan negara x dan memiliki finansial yang kuat dapat menyerang nilai tukar negara x dengan cara membeli mata uang asing dengan menggunakan mata uang negara x secara besar-besaran dan terus menerus, akibatnya pemerintahan negara x akan kesulitan mempertahankan nilai tukarnya pada posisi yang diharapkan, karena serangan pihak tersebut dilakukan secara mendadak dan terus menerus karena tujuannya untuk meruntuhkan pemerintahan negara x tersebut, sehingga cadangan devisa negara x tersebut lama kelamaan akan terkuras secara drastis atau bahkan habis dan minus karena sudah berhutang kenegara lain. Sejarah mencatat, fenomena ini menyebabkan Soeharto harus rela mundur dari kursi presiden Indonesia yang telah didudukinya selama 32 tahun.

Hal tersebut juga dapat berlaku terhadap negara yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang, Ulah para spekulan yang memiliki finansial yang kuat dapat mendorong nilai tukar suatu mata uang keposisi yang mereka harapkan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya, Indonesia dengan sistem nilai tukar mengambang, dan ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan di Indonesia, dapat menggunakan rupiah untuk mewujudkan ambisinya tersebut dengan cara membeli dollar secara besar-besaran dan terus-menerus menggunakan rupiah yang akan mendorong rupiah melemah, dengan catatan pihak lain selaku pelaku di pasar valas mendukung hal ini, akibatnya BI akan kesulitan menjaga kestabilan nilai rupiah dan inflasi akan meningkat karena bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dibeli dalam dollar.

Peningkatan inflasi akan diikuti oleh peninggkatan suku bunga untuk menarik dana masyarakat melalui tabungan dan deposito guna mengurangi jumlah uang beredar dimasyarakat yang akan mengurangi laju inflasi dan mendorong rupiah keposisi yang diharapkan (rupiah menguat terhadap dollar). Disisi lain, peningkatan suku bunga akan menyebabkan pelaku ekonomi enggan untuk memohon kredit dan lebih cendrung untuk menginvestasikan dananya di bank, akibatnya sektor riil tidak berjalan, pengangguran tidak terserap, sehingga tingkat kriminalitas tinggi, kemiskinan meningkat, dan banyak lagi efek domino-nya.

 

4. Pandangan Islam Terhadap Liberalisme-Kapitalisme

 

4.1 Struktur Pemerintahan dan Ekonomi

 

Pada dasarnya di dalam islam tidak ada suatu konsep yang baku tentang system yang mengatur kehidupan manusia, baik itu di sektor pemerintahan maupun ekonomi. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya umat Islam dari masa periode Madinah, Khulafaurrasyidin hingga era tiga dinasti besar (Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah) telah memberikan teladan yang baik bagaimana mengatur pemerintahan dan mengatur perekonomian. Malah pada masa Umar bin Khattab dalam rangka mempermudah administrasi pemerintahan wilayah ke-khalifahan dibagi menjadi delapan (8) provinsi, sedangkan untuk pengaturan ekonomi baik dari zakat, kharaj ataupun jizyah semuanya dikumpulkan ke Baitul Maal. Dan di tiap-tiap daerah setiap Gubernur diharuskan mengumpulkan kas daerah (baik dari zakat, kharaj, dan jizyah) dan menggunakannya untuk kepentingan derah masing-masing sesuai prioritas. Pernah dalam catatan sejarah suatu ketika ada salah seorang Gubernur Umar di Bushra (Syam) yang dua tahun lebih tidak mengirimkan setoran ke kas Negara, setelah dilakukan cross check (tabayun) ternyata si Gubernur tadi lama tidak menyetorkan penghasilan daerah ke kas Negara dikarenakan lebih mengutamakan perbaikan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Dan contoh-contoh perilaku yang mulia dari para pejabat Negara sebenarnya banyak terjadi dalam era khulafaurrasyidin ini, tak terkecuali khulafaurrasyidin ke IV Ali bin Abi Thalib. Puncak kemakmuran ekonomi dalam era Islam klasik terjadi pada masa Khalifah ke-8 dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz (yang masih cicit Umar bin Khattab). Pada masa ini sang Khalifah berhasil melakukan pemerataan hasil perekonomian tentu saja diantaranya adalah pengelolaan zakat, kharaj dan jizyah yang efektif, bahkan saking makmurnya rakyat ketika itu sehingga petugas penyalur zakat dari kekhalifahan tidak menemukan seorangpun dhu’afa di seantero negeri.

Pada era selanjutnya ketika dinasti Abbasiyah berkuasa tepatnya saat Abu’l Ja’far al-Mansyur (755-775 M) duduk di kursi kehalifahan, salah seorang cendekiawan dan ulama muslim ketika itu Abu Yusuf mengarang sebuah kitab yang diberi judul al-Khara. Yang bila dikaji lebih jauh tidak hanya membahas soal kharaj (pajak tanah) saja tetapi juga memberikan saran-saran yang berkenaan dengan masalah perekonomian baik itu makro maupun mikro, dan ternyata dibelakang hari konsep dari buku al-Kharaj karya Abu Yusuf ini dijadikan acuan oleh Adam Smith dalam mengembangkan teori ekonominya, salah satu diantaranya adalah istilah “The Invisible Hands” nya yang selama ini kita pahami sebagai murni teori Adam Smith. Padahal konsep itu di ‘jiplak’ mentah-mentah dari kitab al-Kharaj karangan Abu Yusuf di Abad-8 M, cuma perbedaannya adalah yang dimaksud sebagai The Invisible Hands oleh Adam Smith lebih pada sifat pasar yang fleksibel, sedangkan istilah yang serupa dalam kitab al-Kharaj-nya Abu Yusuf dijelaskan sebagai ‘tangan-tangan Allah’. Fakta inipun baru saya ketahui setelah membaca buku mengenai ekonomi dan per-Bankan Syari’ah, yang seharusnya bisa menjadi solusi dalam pemecahan krisis ekonomi bagi umat Islam sedunia khususnya umat Islam di negeri ini.

4.2 Pandangan Para Ulama Kontemporer

Sebenarnya sampai kapanpun system dan ideologi Kapitalis-Liberalis seperti halnya ideologi Sosialis-Komunis tidak akan pernah cocok dengan kultur dan aqidah Islam yang Syumul (komprehensif). Beberapa ulama muslim di abad XX diantaranya Sayyid Qutb telah menyatakan pendapatnya “Saya heran dengan terhadap orang-orang yang kelewat semangat dalam ‘memuliakan’ al-Qur’an, orang-orang yang berusaha menambahkan kepadanya sesuatu yang bukan bagiannya, membebaninya dengan sesuatu yang tidak menjadi tujuannya, dan menyimpulkan darinya rincian-rincian ilmu kedokteran, kimia, astronomi, dan sebagainya…”, meskipun disini beliau tidak secara jelas menyebutnya tetapi bisa ditarik pengertian bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum dasar Islam (al-Qur’an dan Hadits) maka untuk selamanya tidak bisa digunakan oleh umat Islam.

Meskipun demikian dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara penolakan Islam terhadap ideology Liberalis-Kapitalis masih menjadi polemik, beberapa hal diantaranya adalah fatwa haram terhadap bunga Bank yang menimbulkan pro-kontra, belum lagi sistem demokrasi dan pemilu yang diantara umat Islam sendiri masih ada tarik ulur antara pendapat ‘Islam Yes, Partai Islam Yes!’ atau ‘Islam Yes, Partai Islam No!’. Bahkan sistem ekonomi Islam sendiri ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang kurang setuju. Pernah saya browsing di internet lihat-lihat situs dari harokah lain yang secara halus menyindir harokah tertentu yang menerapkan ekonomi Islam dan terjun dalam politik praktis, mereka berpendapat jika ada Bank Islam dan Partai Islam maka suatu ketika pula akan muncul Beer Islam dan Diskotic islam.

Kesimpulan

Dari uraian di atas walaupun cukup singkat setidaknya bisa kita ambil beberapa kesimpulan, bahwasanya system Kapitalis-Liberalis yang sampai saat ini masih eksis dalam perkembangan segala aspek kehidupan dunia ternyata juga masih menghinggapi benak saudara-saudara kita sendiri sesama muslim. Dan ternyata kita sendiripun nampaknya masih gamang untuk sekedar berteriak lantang, untuk mengatakan betapa sistem dan ideologi Kapitalis-Liberalis sebenarnya sudah terlalu usang kalau tidak mau dikatakan primitif dan ketinggalan jaman. Tapi kelihatannya paradigma berpikir kebanyakan orang masih sukar diubah, atau bisa jadi kita justeru masih ragu untuk meninggalkan ideologi yang sudah usang itu untuk menjadi muslim yang kaffah.

Akhirnya saya dalam tulisan yang singkat ini hanya mampu memberikan sedikit masukan, bahwa kita perlu merintis sebuah langkah nyata untuk menggantikan ideologi Kapitalis-Liberalis yang sudah berurat-berakar di Negara Indonesia ini. Memasyarakatkan ekonomi Syari’ah dan menunjukkan perilaku politik yang baik sebagai aktivis politik muslim adalah beberapa diantaranya. Hanya diskusi dan berwacana saja tidak akan menyelesaikan masalah, tanpa adanya suatu langkah yang nyata dan efisien.